Kondisi dan Kebijakan yang Mendukung Kepariwisataan Jawa Barat
Kumpulan peraturan tata kelola pemerintah daerah (governance), perizinan investasi, standar operasional (SOP), pengembangan destinasi prioritas, hingga kebijakan pelestarian pariwisata budaya yang menciptakan iklim positif serta kepastian hukum pelindung keselamatan wisatawan.
Regulasi, Perizinan & Standar Operasional
Kumpulan peraturan daerah, kebijakan perizinan investasi pariwisata, standar operasional (SOP), serta instrumen perlindungan wisatawan yang berlaku di wilayah Jawa Barat. Referensi utama bagi pelaku usaha, investor, dan pemangku kebijakan sektor pariwisata.
Anggaran Sektor Pariwisata 2024–2025
Rp8,17 M → Rp1,94 M
- Seluruh bidang mengalami penurunan anggaran di tahun 2025.
- Penurunan terbesar terjadi pada Bidang Industri Pariwisata (lebih dari 70%).
- Bidang Pemasaran Pariwisata masih menjadi salah satu fokus utama anggaran.
Potensi Event dan Dampak Ekonomi Destinasi 2025
pengunjung
- Data mencakup seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat yang memiliki program event pariwisata tahun 2025.
- Estimasi perputaran ekonomi dihitung berdasarkan rata-rata pengeluaran pengunjung per event.
- Jumlah pengunjung merupakan proyeksi berdasarkan kapasitas dan tren historis masing-masing event.
Persentase Anggaran Sektor Pariwisata Provinsi Jawa Barat
- Anggaran 2024 sebesar Rp119,12 Miliar dan 2025 sebesar Rp114,36 Miliar mencakup seluruh program pariwisata dan kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
- Penurunan sebesar 4,0% mencerminkan penyesuaian fiskal, namun komitmen pengembangan sektor pariwisata tetap terjaga.
- Sub-sektor Pemasaran Pariwisata menerima alokasi terbesar pada kedua tahun anggaran.
- Data bersumber dari dokumen APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024 dan 2025.
Rasio Desa Wisata Terdaftar pada JADESTA
- Data mencakup seluruh desa wisata yang terdaftar secara aktif pada platform JADESTA (Jaringan Desa Wisata) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Kabupaten Bandung, Garut, dan Tasikmalaya mencatat jumlah desa wisata tertinggi di Jawa Barat.
- Rasio 7,6 per 100 desa menunjukkan potensi pengembangan desa wisata yang masih sangat besar di Jawa Barat.
Indeks Harga Akomodasi Non-Bintang Jawa Barat
- Harga akomodasi non-bintang Jawa Barat lebih terjangkau dibandingkan rata-rata nasional.
- Indeks harga Jawa Barat berada di angka 78,6% dari rata-rata nasional.
- Estimasi harga bersumber dari kompilasi harga pasar pada berbagai platform pemesanan akomodasi daring (OTA).
Indeks Harga Hotel Berbintang Jawa Barat
- Harga hotel berbintang Jawa Barat sebanding dengan rata-rata nasional, dengan indeks mencapai ±101%.
- Tingginya indeks mencerminkan kualitas layanan dan fasilitas hotel berbintang di Jawa Barat.
- Estimasi harga bersumber dari kompilasi harga pasar pada berbagai platform pemesanan akomodasi daring (OTA).
Dokumen Keterbukaan Wilayah terhadap Mobilitas Wisatawan — Jawa Barat
Indikator ini mengukur tingkat keterbukaan wilayah Jawa Barat terhadap mobilitas wisatawan, mencakup kebijakan akses masuk, ketersediaan infrastruktur transportasi, serta regulasi perjalanan yang berlaku. Dokumen meliputi peraturan, kebijakan, dan laporan resmi yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
Dokumen untuk indikator ini ditampilkan pada Daftar Dokumen di bawah — sudah terfilter otomatis saat tab ini aktif.
- Dokumen mencakup kebijakan akses wisatawan domestik dan mancanegara di Provinsi Jawa Barat.
- Regulasi dapat berubah sesuai kondisi dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
- Untuk informasi terkini, selalu rujuk pada sumber resmi instansi penerbit.
Dokumen Jumlah Penyelenggaraan Event — Jawa Barat
Indikator ini mendokumentasikan jumlah dan sebaran penyelenggaraan event pariwisata, budaya, dan olahraga di seluruh kabupaten/kota Jawa Barat. Dokumen mencakup kalender event, laporan pelaksanaan, serta regulasi perizinan penyelenggaraan kegiatan.
Dokumen untuk indikator ini ditampilkan pada Daftar Dokumen di bawah — sudah terfilter otomatis saat tab ini aktif.
- Data mencakup event pariwisata, budaya, seni, dan olahraga yang diselenggarakan di seluruh wilayah Jawa Barat.
- Perizinan penyelenggaraan event mengacu pada peraturan daerah dan prosedur yang berlaku.
- Kalender event resmi dapat dilihat melalui portal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
Dokumen Layanan Pariwisata yang Memadai — Jawa Barat
Indikator ini menghimpun dokumen terkait standar, kebijakan, dan evaluasi kualitas layanan pariwisata di Jawa Barat, meliputi standar pelayanan minimum (SPM), sertifikasi usaha pariwisata, standar pemandu wisata, serta penilaian kepuasan wisatawan.
Dokumen untuk indikator ini ditampilkan pada Daftar Dokumen di bawah — sudah terfilter otomatis saat tab ini aktif.
- Dokumen mencakup standar pelayanan minimum (SPM), sertifikasi usaha pariwisata, dan penilaian kepuasan wisatawan.
- Sertifikasi usaha pariwisata diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) yang telah terakreditasi.
- Evaluasi kualitas layanan dilakukan secara berkala oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
Dokumen Kecenderungan Berwisata di Dalam Negeri — Jawa Barat
Indikator ini mengumpulkan dokumen terkait tren dan pola perjalanan wisata domestik, termasuk survei perjalanan nasional, kebijakan mendorong wisata dalam negeri, serta laporan analisis perilaku wisatawan nusantara di Jawa Barat.
Dokumen untuk indikator ini ditampilkan pada Daftar Dokumen di bawah — sudah terfilter otomatis saat tab ini aktif.
- Data tren wisata domestik bersumber dari Survei Perjalanan Nasional BPS dan laporan Kemenparekraf.
- Pola perjalanan wisatawan nusantara dapat berfluktuasi dipengaruhi oleh musim liburan, hari besar, dan kondisi ekonomi.
- Kebijakan bangga berwisata di Indonesia (#BanggaBuatanIndonesia) turut memengaruhi tren kunjungan ke Jawa Barat.
Dokumen Indeks Harga Bahan Bakar — Jawa Barat
Indikator ini menghimpun dokumen terkait kebijakan penetapan harga bahan bakar minyak (BBM), perkembangan harga Pertamax, Pertalite, dan Solar, serta dampaknya terhadap biaya perjalanan wisata di Jawa Barat. Kenaikan atau penurunan harga BBM secara langsung memengaruhi biaya transportasi dan daya beli wisatawan.
Dokumen untuk indikator ini ditampilkan pada Daftar Dokumen di bawah — sudah terfilter otomatis saat tab ini aktif.
- Kebijakan harga BBM ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero).
- Fluktuasi harga BBM berdampak langsung pada biaya operasional transportasi wisata dan tarif kendaraan sewa.
- Harga resmi terkini dapat dipantau melalui portal Pertamina dan SPBU setempat.