Infrastruktur dan Pelayanan Jawa Barat
Pusat data fasilitas dan infrastruktur pariwisata yang mencakup ketersediaan hotel akomodasi, indeks kemantapan jalan tol dan jalan lokal, kelengkapan transportasi darat dan udara, sarana olahraga, hingga rasio fasilitas pelayanan kesehatan medis darurat di sekitar destinasi pariwisata andalan.
Fasilitas, Aksesibilitas & Layanan Kesehatan
Data fasilitas akomodasi, indeks kemantapan jalan, kelengkapan transportasi darat dan udara, sarana olahraga, serta rasio fasilitas pelayanan kesehatan di sekitar destinasi pariwisata andalan Jawa Barat. Diperbarui secara berkala dari sumber instansi resmi daerah.
Permukaan Jalan Provinsi — Jawa Barat 2024–2025
- 100% jalan provinsi Jawa Barat telah menggunakan permukaan keras (aspal atau beton), tidak ada jalan tanah maupun kerikil.
- Wilayah dengan panjang aspal terbesar: Kab. Sukabumi dan Kab. Garut.
- Wilayah dengan panjang aspal terkecil: Kab. Pangandaran dan Kota Banjar.
Kemantapan Infrastruktur Jalan — Jawa Barat Tahun 2025
- Data survei menggunakan metode PKRMS (Pavement Condition Rating Management System) tahun 2025.
- UPTD I mencakup wilayah Bogor–Depok–Bekasi, UPTD II Karawang–Purwakarta–Subang, UPTD III Bandung Raya, UPTD IV Priangan Timur, UPTD V Cirebon–Majalengka, UPTD VI Sukabumi–Cianjur.
- Kemantapan 91,68% berada di atas rata-rata nasional jalan provinsi.
Konektivitas Jaringan Rel Kereta — Jawa Barat
- Rasio cakupan stasiun kereta: 23 dari 27 kab/kota (85,19%) telah terlayani jaringan rel kereta.
- Empat wilayah yang belum memiliki stasiun berpotensi menjadi prioritas pengembangan konektivitas rel ke depan.
- Data mencakup stasiun KAI Commuter (KRL) maupun KAI jarak jauh/menengah.
Efisiensi Transportasi Pelabuhan — Jawa Barat
- Data mencakup angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) di Provinsi Jawa Barat.
- Lokasi layanan tertinggi: Waduk Cirata dengan jumlah kapal terbesar.
- Konektivitas masih terbatas pada wilayah tertentu; belum merata seperti transportasi darat.
Tenaga Kerja Akomodasi & Makan Minum — Jawa Barat (2024–2025)
- Tenaga kerja meningkat 38,58% dari 10.950 (2024) menjadi 15.174 (2025), mencerminkan pemulihan sektor pariwisata.
- Tertinggi: Kota Bandung, Kota Bekasi, Kab. Bogor — sebagai pusat wisata dan perhotelan utama.
- Terendah: Kab. Tasikmalaya dan Kab. Kuningan — potensi pengembangan SDM pariwisata masih besar.
Efisiensi Pelayanan Transportasi Udara — Jawa Barat
- Bandara Nusawiru melayani rute penerbangan perintis bersubsidi pemerintah untuk mendukung aksesibilitas wilayah Pangandaran.
- Efisiensi waktu tempuh udara jauh lebih unggul dibanding jalur darat: Pangandaran–Bandung via darat ±5 jam, via udara ±30 menit.
- Konektivitas udara berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi lokal Kabupaten Pangandaran.
Banyaknya Maskapai Penerbangan yang Beroperasi — Jawa Barat
- Data mencakup bandara yang memiliki layanan maskapai aktif di Provinsi Jawa Barat.
- Maskapai yang beroperasi: Susi Air, Wings Air, dan Scoot Airlines.
- Layanan penerbangan mencakup rute domestik dan internasional dari bandara di Jawa Barat.
Partisipasi Penduduk dalam Ketenagakerjaan — Jawa Barat 2025
- Data bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Jawa Barat tahun 2025.
- Angka mencakup penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang berstatus bekerja.
- Partisipasi tenaga kerja perempuan terus meningkat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah.
Dokumen Ketersediaan Tempat Duduk Pesawat per Populasi — Jawa Barat
Indikator ini mengukur rasio ketersediaan kursi penerbangan terhadap jumlah populasi di wilayah Jawa Barat, mencakup data kapasitas seat per rute, frekuensi penerbangan, dan laporan kinerja bandara. Indikator ini menggambarkan aksesibilitas udara dan daya dukung transportasi penerbangan terhadap mobilitas wisatawan.
Dokumen untuk indikator ini ditampilkan pada Daftar Dokumen di bawah — sudah terfilter otomatis saat tab ini aktif.
- Data kapasitas kursi penerbangan mengacu pada jadwal operasional maskapai yang dilayani Bandara Kertajati, Husein Sastranegara, dan Nusawiru.
- Rasio tempat duduk per populasi dihitung berdasarkan frekuensi penerbangan aktif dan kapasitas pesawat yang beroperasi.
- Data bersifat dinamis mengikuti perubahan jadwal penerbangan musiman dan kebijakan maskapai.
Dokumen Efisiensi Pelayanan Kereta Api — Jawa Barat
Indikator ini menghimpun dokumen terkait kinerja dan efisiensi layanan kereta api di Jawa Barat, meliputi ketepatan waktu (on-time performance), tingkat keterisian penumpang (load factor), tarif, serta rencana pengembangan jalur dan stasiun. Data bersumber dari KAI dan regulator perhubungan darat.
Dokumen untuk indikator ini ditampilkan pada Daftar Dokumen di bawah — sudah terfilter otomatis saat tab ini aktif.
- Data efisiensi kereta api mencakup on-time performance, load factor, dan tarif layanan KAI di wilayah Jawa Barat.
- Pengembangan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) dan LRT Jabodebek turut memengaruhi konektivitas wilayah.
- Laporan kinerja KAI dapat diakses melalui portal resmi PT KAI (Persero) dan Direktorat Perkeretaapian Kemenhub.
Dokumen Efisiensi Pelayanan Transportasi Umum — Jawa Barat
Indikator ini menghimpun dokumen terkait kinerja transportasi umum darat di Jawa Barat, mencakup bus AKDP/AKAP, angkutan perkotaan, Trans Jawa Barat, serta integrasi layanan antarmoda. Dokumen meliputi kebijakan tarif, standar pelayanan minimum (SPM), dan laporan evaluasi trayek.
Dokumen untuk indikator ini ditampilkan pada Daftar Dokumen di bawah — sudah terfilter otomatis saat tab ini aktif.
- Data mencakup angkutan umum AKDP, AKAP, Bus Trans Jawa Barat, dan angkutan perkotaan di seluruh kab/kota.
- Standar Pelayanan Minimum (SPM) angkutan umum mengacu pada Permenhub dan Perda Provinsi Jawa Barat.
- Evaluasi trayek dan utilisasi armada dilakukan secara berkala oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.
Dokumen Efisiensi Pelayanan Transportasi Pelabuhan Penumpang — Jawa Barat
Indikator ini menghimpun dokumen kinerja pelabuhan penumpang di Jawa Barat, mencakup data arus penumpang, waktu sandar kapal, tarif penyeberangan, serta evaluasi fasilitas terminal penumpang. Dokumen relevan untuk peningkatan konektivitas wisata bahari dan akses ke pulau-pulau kecil.
Dokumen untuk indikator ini ditampilkan pada Daftar Dokumen di bawah — sudah terfilter otomatis saat tab ini aktif.
- Data mencakup pelabuhan penumpang aktif di Jawa Barat, termasuk penyeberangan Cirata, Saguling, dan Muara Gembong.
- Standar layanan terminal penumpang mengacu pada regulasi Kementerian Perhubungan Direktorat ASDP.
- Arus penumpang musiman (lebaran, libur sekolah) perlu diperhatikan dalam perencanaan kapasitas pelabuhan.
Dokumen Densitas Kamar Hotel — Jawa Barat
Indikator ini mengukur rasio ketersediaan kamar hotel berbintang terhadap jumlah penduduk di Jawa Barat. Data mencakup jumlah hotel, total kamar, tingkat hunian (occupancy rate), serta sebaran properti hotel per kabupaten/kota sebagai gambaran daya dukung akomodasi wisata.
Dokumen untuk indikator ini ditampilkan pada Daftar Dokumen di bawah — sudah terfilter otomatis saat tab ini aktif.
- Data densitas kamar hotel mencakup hotel bintang 1–5 yang terdaftar di Dinas Pariwisata dan memiliki izin usaha aktif.
- Tingkat hunian (occupancy rate) dipengaruhi musim liburan, MICE, dan kegiatan pemerintahan di Bandung sebagai ibu kota provinsi.
- Sumber data utama: Survei Hotel BPS Jawa Barat dan laporan Dinas Pariwisata kabupaten/kota.
Dokumen Densitas Kamar Akomodasi Lainnya — Jawa Barat
Indikator ini mengukur rasio ketersediaan kamar akomodasi non-hotel (guest house, villa, homestay, pondok wisata, dan glamping) terhadap populasi di Jawa Barat. Akomodasi alternatif memiliki peran penting dalam mendukung wisata pedesaan, alam, dan desa wisata yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat.
Dokumen untuk indikator ini ditampilkan pada Daftar Dokumen di bawah — sudah terfilter otomatis saat tab ini aktif.
- Akomodasi lainnya mencakup guest house, villa, homestay, pondok wisata, bungalow, dan glamping yang terdaftar resmi.
- Pertumbuhan homestay di kawasan desa wisata Jawa Barat berkontribusi signifikan terhadap daya tampung wisatawan.
- Pendataan akomodasi non-hotel dilakukan melalui pendaftaran usaha pariwisata di OSS dan dinas terkait kab/kota.